Pemerintah pusat melalui beberapa kebijakan mulai melempar isu model pembangunan desa yang baru, yakni pembangunan desa berbasis wisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Dana desa yang digelontorkan pada setiap desa didorong untuk mengembangkan potensi wisatanya, dengan tujuan, agar masing-masing desa mulai bisa mandiri untuk “membiayai” pembangunannya sendiri.
Pembangunan Desa, terutama yang berbasis Desa Wisata tidak cukup hanya mengandalkan Dana saja. Menyiapkan masyarakat untuk menjadi pengelola pariwisata dan penerima tamu yang baik merupakan bagian penting yang harus disiapkan dalam rencana pengembangan
Kendati begitu, kata Andi, bukan berarti dana tidak penting, karena masih dibutuhkan sebagai modal pendukung. Hanya saja, dana bukan satu-satunya modal paling penting.
“Modal (dana) itu penting, tetapi bukan satu-satunya yang utama. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat siap menjadi pelaku wisata itu,” kata Andi Yuwono,.
Andi menilai, pembangunan desa wisata di Kayong Utara hanya akan terwujud apabila masyarakatnya sudah siap. Dengan begitu, mereka akan mampu mengelola serta memberikan pelayanan prima bagi pengunjung.
Andi tidak menyarankan pemerintah menggandeng investor untuk pengelolaan sektor wisata. Pasalnya, tindakan itu berpotensi memunculkan konflik baru, karena masyarakat hanya akan menjadi ‘penonton’ atau objek.
“Masyarakat seharusnya menjadi subjek, bukan sekadar objek. Sehingga mereka juga akan merasakan dampak ekonomi dari kegiatan wisata itu,” papar Andi Yuwono yang dalam perjalanannya ke Kalimantan Barat kali ini sedang menyelesaikan rangkaian Asidewi Cross Borneo Expeditions.
Betul sekali apa yang di katakan Kang Andi Yuwono, belum lagi Dana Desa dari Pemerintah Pusat di Korupsi lagi oleh oknum pejebat Desa itu sendiri, Bumdes namanya aja tidak jalan alias Mati suri Pengurusnya ada tapi mereka hanya main-mainin Dana Desa yang di kucurkan pemerintah melalui bumdes tidak ada satupun program bumdes yang berjalan dan mendapatkan hasil keuntungan??