“Disbudpar memfasilitasi kunjungan ini dan akan terus mengawal program kampung wisata di Kota Blitar, sesuai dengan program yang sedang digulirkan Pemerintah Kota Blitar yaitu mengembangkan kampung wisata di setiap kelurahan melalui program Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata (MAYA JUWITA).” Kata Tri Iman, selaku kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar dalam sambutannya.
Menurut ketua ASIDEWI Indonesia Andi Yuwono, alasan dipilihnya ekowisata Boon Pring Desa Wisata Sanankerto karena desa ini telah sukses menjadi desa wisata percontohan nasional. Sehingga momentum kunjungan seperti ini diharapkan dapat menyebarkan spirit yang sama untuk membangun desa wisata di Kota Blitar. Kedua, salah satu program ASIDEWI adalah “sister village” yang menyerupai konsep “sister city” yang telah dijalankan oleh pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. Desa wisata di Blitar dan di Malang bisa saling membantu dan menjadi “sister village. Karena untuk mengembangkan desa wisata tidak dapat berjalan sendiri, perlu jejaring dan gerakan bersama.
Menurut penuturan ketua pokdarwis Desa Sanankerto, nama Boon Pring berarti anugerah yang turun di hutan bambu. Tidak mengherankan, dengan hamparan hutan bambu seluas 36,8 hektare dan sumber mata air alami, menjadikan Boon Pring layaknya serpihan surga di ujung desa. Selain itu di desa wisata ini juga dikembangkan usaha ukir akar bambu, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan beberapa homestay yang dapat digunkan oleh wisatawan yang datang. Namun ternyata untuk mengembangkan kawasan ekowisata Boon Pring ini tak semudah membalik telapak tangan.
Andi Yuwono yang sejak awal turut dalam pengembangan Desa Wisata Sanankerto menyataan bahwan untuk membangun desa wisata memang butuh sedikit “paksaan” agar bisa berjalan. Dengan kerjasama antara ASIDEWI, Universitas Brawijaya, dan masyarakat setempat, gagasan untuk menjadikan hutan bambu sebagai destinasi wisata di Desa Sanankerto tidak hanya menjadi isapan jempol belaka. Bahkan Kepala Desa Sanankerto H. Subur mengaku awalnya masyarakat tidak percaya diri dapat menjadikan hutan bambu di desa mereka sebagai destinasi wisata.
“Penduduk di sini awalnya sulit melihat potensi keunikan dari desa mereka sendiri, karena setiap hari melihat dan beraktivitas di sana. Perlu keseriusan dan usaha terus menerus untuk menggali potensi desa” Lanjut H. Subur.
Bak gayung bersambut, adanya dana desa dari pemerintah pusat akhirnya cukup membantu berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengatur segala kegiatan di desa wisata ini. Menurut H. Subur, dana desa itu digunakan untuk mengembangkan wahana seperti flying fox, kolam renang, dan sepeda perahu. Bahkan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo pernah meninjau langsung ekowisata Boon Pring dan mengapresiasi penggunaan dana desa tidak hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga untuk meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Bahkan ditargetkan nantinya hamparan bambu di Boon Pring akan ditata menyerupai taman bambu di Jepang dan Tiongkok.
Dalam keterangannya, Andi Yuwono melanjutkan bahwa pengembangan desa wisata merupakan salah satu langkah strategis untuk mengembangkan desa, baik dari sisi ekonomi, kreatifitas maupun kemapanan dalam berorganisasi. Dengan memperbaiki kelembagaan, berarti juga menata manusia di dalamnya untuk lebih berdaya dan bermartabat.
